Kelompok Pemberontak Myanmar Mendapat Vaksin COVID-19 dari Cina

Minggu, 25 Juli 2021 13:30 WIB

Seorang relawan memeriksa suhu tubuh seorang pria di pintu masuk Rumah Sakit Sittwe, di tengah merebaknya penyakit virus corona (Covid-19), di Sittwe, Rakhine State, Myanmar 24 Agustus 2020. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina ternyata tidak hanya menyumbangkan vaksin COVID-19 ke junta Myanmar, tetapi juga pada kelompok pemberontak. Dikutip dari Channel News Asia, Cina mensuplai kurang lebih ribuan dosis vaksin COVID-19 kepada kelompok pemberontak di wilayah perbatasan.

Kelompok terkait adalah Tentara Pembebasan Kachin yang menerima kurang lebih 10 ribu dosis vaksin COVID-19 dari Pemerintah Yunnan, Cina. Adapun Kachin, selama ini, aktif melawan Militer Myanmar di wilayah perbatasan apalagi setelah Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari lalu.

"Tentara Pembebasan Kachin meminta bantuan ke Cina dan Cina menolong kami dengan vaksin COVID-19," ujar keterangan pers Tentara Pembebasan Kachin, Ahad, 25 Juli 2021.

Tentara Pembebasan Kachin melanjutkan bahwa tidak semua vaksin diberikan Cina sebagai donasi. Beberapa di antaranya mereka bayar sendiri. Walau begitu, Tentara Pembebasan Kachin tidak menyebutkan secara detil rinciannya.

Vaksin sinopharm. REUTERS


Adanya bantuan dari Cina terhadap kelompok pemberontak di wilayah perbatasan patut diduga sebagai upaya mencegah penyebaran virus. Awal pekan ini, Pemerintah Cina melaporkan bahwa ada banyak kasus baru COVID-19 berasal dari wilayah perbatasan, salah satunya provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan Cina.

Di luar alokasi untuk Tentara Pembebasan Kachin, Pemerintah Cina juga menyumbang vaksin COVID-19 ke junta Myanmar. Jumlahnya kurang lebih 736 ribu dosis, bermerk Sinopharm, dan diterima di Yangon pada hari Kamis kemarin.

Meski dosis vaksin COVID-19 sudah dikirim ke Myanmar, hal itu tidak menjamin kampanye vaksinasi akan berlangsung cepat dan massif. Sejak pemerintahan dikudeta oleh Militer Myanmar, para dokter dan petugas medis memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Hal itu otomatis berdampak pada pengendalian dan pemantauan pandemi.

Di sisi lain, junta Myanmar tidak mencoba membujuk para dokter dan petugas medis untuk bekerja kembali. Mereka malah dikabarkan telah memenjarakan sejumlah dokter dan petugas medis yang dianggap telah memprortes kudeta.

Baca juga: Tahanan di Penjara Yangon Memprotes Junta Militer Myanmar

CHANNEL NEWS ASIA | ISTMAN MP



Berita terkait

Pemberontak Myanmar Rebut Wilayah Rakhine yang Dihuni Etnis Rohingya

7 jam lalu

Pemberontak Myanmar Rebut Wilayah Rakhine yang Dihuni Etnis Rohingya

Pemberontak Arakan Army menguasai wilayah Rakhine yang banyak dihuni warga Rohingya di Myanmar. Mereka membantah menargetkan Rohingya.

Baca Selengkapnya

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

15 jam lalu

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

Pernyataan Dharma Pongrekun pernah kontroversi saat pandemi Covid-19 karena menurutnya hasil konspirasi dan rekayasa. Kini, ia maju Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

16 jam lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

17 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

1 hari lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura Baru yang Jago Main Gitar

4 hari lalu

Mengenal Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura Baru yang Jago Main Gitar

Berasal dari kalangan biasa, Lawrence Wong mampu melesat ke puncak pimpinan negara paling maju di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19, Terkait Efek Samping yang Bisa Sebabkan Kematian?

4 hari lalu

AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19, Terkait Efek Samping yang Bisa Sebabkan Kematian?

AstraZeneca menarik vaksin Covid-19 buatannya yang telah beredar dan dijual di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya

Pelapor COVID-19 Cina Diperkirakan Bebas setelah 4 Tahun Dipenjara

6 hari lalu

Pelapor COVID-19 Cina Diperkirakan Bebas setelah 4 Tahun Dipenjara

Seorang jurnalis warga yang dipenjara selama empat tahun setelah dia mendokumentasikan fase awal wabah virus COVID-19 dari Wuhan pada 2020.

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

9 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya