TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Myanmar dikabarkan telah menunjuk seorang perwakilan baru untuk Inggris untuk menggantikan Kyaw Zwar Minn dari jabatan duta besar. Menurut dua orang sumber yang mengetahui hal ini, keputusan tersebut diambil setelah Kyaw Zwar Minn memutus hubungan dengan militer atas kudeta 1 Februari.

Seorang sumber sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat, 23 Juli 2021, menyatakan calon baru pilihan junta militer tersebut telah mengajukan visa untuk melakukan perjalanan ke Inggris. Dua orang sumber itu meminta namanya tak disebutkan lantaran sensitivitas masalah ini.

Proyek Akuntabilitas Myanmar, sebuah kelompok hak asasi yang berbasis di Inggris, menyatakan orang yang didapuk sebagai perwakilan baru itu adalah Htun Aung Kyaw. Htun menjabat sebagai pilot pesawat tempur dalam karier militernya yang panjang.

Seorang sumber juga menyebutkan nama Htun Aung Kyaw sebagai pilihan baru Myanmar. Namun, Reuters belum dapat memverifikasi lebih lanjut informasi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Inggris menolak mengomentari perwakilan baru Myanmar ini. Mereka merujuk ke komentar yang disampaikan Menteri Kementerian Asia, Nigel Adams, pada awal bulan ini yang menyatakan pejabat pemerintah "tidak membahas detail permintaan akreditasi dalam kasus-kasus tertentu."

Seorang juru bicara pemerintahan junta Myanmar juga tak merespons permintaan pernyataan dari Reuters.

Adapun mantan Duta Besar Kyaw Zwar Minn didepak dari kedutaan London pada April lalu setelah menyerukan pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Pemerintah militer menyatakan dia telah diberhentikan dan wakil duta besar telah mengambil alih tugasnya.

Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]

Lebih dari 900 orang yang menentang junta militer Myanmar telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta terjadi. Hal tersebut mengundang kecaman dan sanksi dari dunia internasional, termasuk Inggris.

Direktur Proyek Akuntabilitas Myanmar, Chris Gunness, mengatakan Inggris seharusnya tak mengakui perwakilan yang ditunjuk pemerintah junta militer. Menurut Gunness, memberinya akreditasi akan berarti "standar ganda kotor dan penghinaan moral".

Kyaw Zwar Minn tetap berada di Inggris dan mendesak pemerintah Inggris untuk menolak mengakui utusan yang ditunjuk junta serta mengirim mereka kembali ke Myanmar.

Di bawah Konvensi Wina, Myanmar memerlukan persetujuan Inggris untuk menunjuk duta besar baru. Namun persetujuan itu tak diperlukan untuk jabatan lain. Belum jelas apakah utusan baru itu akan menjadi duta besar atau mengisi jabatan lebih rendah seperti kuasa usaha.

Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap anggota Militer Myanmar dan beberapa kepentingan bisnisnya setelah terjadi kudeta. Inggris juga telah menyerukan agar demokrasi di Myanmar dipulihkan.

Adapun junta militer berdalih pengambilalihan kekuasaan itu karena kecurangan pemilihan umum tahun lalu. Tuduhan itu pun telah ditolak oleh komisi pemilihan Myanmar.

Pada Jumat kemarin, Inggris juga telah menunjuk Pete Vowles sebagai duta besar Myanmar. Vowles sebelumnya bekerja dalam peran pembangunan diplomasi dan internasional di Afrika dan Asia.

Baca juga: Militer Myanmar Dituding Penjarakan Dokter di Tengah Pandemi Covid-19

BUDIARTI UTAMI PUTRI | CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS