TEMPO.CO, - Jumlah masyarakat sipil yang tewas di Myanmar terus bertambah sejak kudeta militer 1 Februari. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan setidaknya 183 orang tewas oleh pasukan keamanan dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam unjuk rasa menentang kudeta pada Ahad kemarin 74 orang tewas. Keesokan harinya 20 demonstran Myanmar meninggal dunia.

Padahal jumlah korban meninggal per Senin, 15 Maret menyentuh angka 126 orang, menurut laporan Reuters.

"Kami mengecam kebrutalan yang terus berlanjut ini. Secara pribadi, saya juga mendengar keterangan dari para nara sumber di Myanmar soal pembunuhan, penganiayaan, serta penyiksaan terhadap para tahanan politik," ujar Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener.

Burgener berkata, jika kudeta di Myanmar tak segera diakhiri, maka negara tersebut akan kian jatuh. Di sisi lain, juga mempersulit prospek untuk kedamaian dan stabilitas. Oleh karenanya, ia memohon kepada komunitas internasional untuk mengupayakan langkah-langkah multilateral untuk mendesak Militer Myanmar mengakhiri kudetanya.

Duta Besar Inggris di Myanmar, Dan Chugg, mendukung apa yang dikatakan oleh Burgener. Chugg mengaku terheran-heran melihat Militer Myanmar begitu mudahnya menggunakan kekerasan untuk merespon aksi demonstran penentang kudeta.

"Kami mendesak untuk segera dilakukannya gencatan senjata atas kekerasan yang terus terjadi ini. Selain itu, kami juga meminta Milter Myanmar untuk segera mengembalikan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis oleh warga," ujar Chugg menegaskan.

Baca juga: Korban Jiwa Selama Kudeta Myanmar Capai 120 Orang

Sumber: REUTERS