TEMPO.CO - Pemerintah Thailand mengumumkan bahwa mereka memblokir Pornhub dan 190 situs lain yang menampilkan pornografi pada hari ini. Keputusan ini memicu kemarahan warga Thailand di media sosial.

Menteri Digital Puttipong Punnakanta mengatakan pemblokiran itu bagian dari membatasi akses ke situs porno dan perjudian. Alasannya konten semacam itu ilegal di bawah undang-undang tentang kejahatan di dunia maya yang berlaku di sana.

Emilie Pradichit, direktur Manushya Foundation, yang mengkampanyekan hak digital, mengatakan keputusan itu menunjukkan Thailand adalah tanah kediktatoran digital. "Dengan kaum konservatif yang berkuasa mencoba mengontrol apa yang dapat ditonton, dapat dikatakan, dan dapat dilakukan oleh kaum muda secara online," katanya dikutip dari Reuters, Selasa, 3 November 2020.

Sebuah kelompok aktivis bernama Anonymous Party memposting pernyataan penolakan terhadap pemblokiran situs porno ini. “Kami ingin merebut kembali Pornhub. Orang berhak atas pilihan," katanya.

Sementara kelompok lain, menggunakan hashtag #SavePornhub untuk menolak kebijakan pemerintah Thailand.

Belum ada komentar dari pihak Pornhub hingga berita ini ditulis.

Beberapa pengguna internet lain mempertanyakan apakah pemblokiran ini untuk mencoba melindungi moral Thailand atau karena situs-situs tersebut menampilkan beberapa gambar kerajaan yang membahayakan.

Seperti diketahui, Pemerintah Thailand sedang menghadapi demonstrasi besar selama beberapa bulan yang menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan menyerukan reformasi guna mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Sebuah tagar yang diterjemahkan sebagai #HornyPower sedang tren di Twitter seiring pemblokiran situs dewasa di Thailand. Beberapa netizen berkomentar atau memposting meme bahwa pemerintah akan menghadapi oposisi yang lebih besar sekarang dibanding para pengunjuk rasa.

"Jika seseorang tidak membenci pemerintahan militer saat ini, mungkin sekarang mereka membenci," kata seorang pengguna bernama Jirawat Punnawat di Twitter.

Sumber

https://www.reuters.com/article/idUSKBN27J0KG?il=0