Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita saat menghadiri KTT G5 Sahel di Nouakchott, Mauritania 30 Juni 2020. [Ludovic Marin / Pool via REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - Status Pemerintahan Mali pasca kudeta pada Agustus lalu kian jelas. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, militer, politisi, dan lembaga masyarakat di Mali telah sepakat untuk mendorong masa transisi selama 1,5 tahun. Hal itu untuk memastikan reformasi Pemerintahan Mali berjalan jelas dan tertata.
Kesepakatan itu sendiri telah dimasukkan dalam sebuah road map yang menggarisbawahi apa saja yang harus dilakukan untuk mereformasi Pemerintahan Mali. Salah satu isinya berkaitan dengan pemilihan Pelaksana Tugas Presiden selama masa transisi. Untuk sementara ini, Mali dipimpin oleh Pemerintahan Militer yang menamainya dirinya Dewan Nasional untuk Pembebasan Rakyat Mali.
"Untuk kepala pemerintahan, presiden bisa berasal dari sipil atau militer. Figur yang terpilih akan memimpin selama periode transisi sebelum pemilihan umum digelar," ujar juru bicara dari perundingan reformasi Mali, Moussa Camara, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Ahad, 13 September 2020.
Moussa Camara melanjutkan bahwa pemilihan Pelaksana Tugas Presiden tidak akan melibatkan publik. Proses itu akan dilakukan oleh elektor yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Militer Mali. Dengan kata lain, besar kemungkinan pelaksana tugas presiden akan berasal dari militer juga.
Prosedur tersebut tidak jauh berbeda dengan rancangan reformasi Pemerintahan Mali sebelumnya. Dalam rancangan tersebut, Pelaksana Tugas Presiden akan dipilih langsung oleh militer.
"Kami berkomitmen untuk memastikan semua resolusi yang kami buat untuk kepentingan masyarakat Mali. Langkah selanjutnya hanya tinggal kerja keras untuk mengimplementasikan resolusi itu," ujar Kolonoel Assimi Goita dari Dewan Nasional Pembebasan Rakyat Mali (CNSP).
Meski resolusi terbaru sudah ditetapkan, hal itu tidak disetujui secara mufakat. Dikutip dari Al Jazeera, sejumlah figur oposisi menentangnya. Beberapa hal yang dikeluhkan adalah durasi transisi dan bagaimana Pelaksana Tugas Presiden dipilih.
"Adalah masyarakat yang menjatuhkan mantan Presiden Ibrahim Boubacar Keita (lewat kudeta di Mali). Jadi, seharusnya pemimpin dipilih langsung oleh rakyat," ujar Youssouf Maiga, oposisi dari Keita.
