Ketua Palang Merah Internasional Kecam Serangan Siber Terhadap Fasilitas Sipil

Kamis, 27 Agustus 2020 20:30 WIB

Peter Maurer, Ketua Komite Palang Merah Internasional (ICRC), menghadiri konferensi pers di Caracas, Venezuela, 10 April 2019. [REUTERS / Manaure Quintero]

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC), Peter Maurer, mengecam serangan siber terhadap infrastruktur sipil yang bisa berdampak luas pada kehidupan manusia.

Dalam pidato rapat virtual Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 26 Agustus 2020, Peter Maurer diundang pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pidato tentang dampak serangan siber terhadap misi kemanusiaan dan warga sipil.

Peter Maurer mengatakan serangan siber terhadap infrastruktur penting sipil bisa menyebabkan gangguan ekonomi, masyarakat, dan ketegangan antarnegara.

"Ketika ICRC diundang untuk berbicara dengan Dewan Keamanan PBB, saya biasanya melaporkan penderitaan warga sipil dalam krisis kemanusiaan paling akut. Hari ini berbeda. Saya membahas ancaman nyata dan berkembang yang ditimbulkan oleh serangan dunia maya terhadap infrastruktur sipil yang kritis, dan saya meminta Anda untuk mencegah apa yang dikatakan oleh beberapa ahli sebagai 'krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung'," kata Peter Maurer dalam rilis ICRC yang diterima Tempo, 27 Agustus 2020.

Frekuensi serangan dunia maya yang canggih terhadap infrastruktur sipil yang kritis meningkat dan berkembang lebih cepat daripada yang diantisipasi beberapa tahun yang lalu.

Advertising
Advertising

"Meskipun sebagian besar operasi telah dilakukan tanpa kaitan yang jelas dengan konflik, kami khawatir bahwa serangan dunia maya yang digunakan dalam konflik di masa mendatang akan menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk, khususnya bagi warga sipil," papar Maurer.

ICRC menyambut baik keterlibatan Dewan Keamanan PBB terhadap pencegahan serangan siber. Maurer mengatakan pencegahan serangan siber bisa dilakukan dengan membuat kerangka hukum yang kuat.

ICRC telah meminta negara-negara untuk menegaskan kembali dan mengklarifikasi kerangka hukum yang melindungi infrastruktur sipil penting dari serangan dunia maya, khususnya selama konflik.

Pada Mei kemarin ICRC telah meminta semua pemerintah untuk melarang serangan dunia maya terhadap fasilitas kesehatan, baik di masa normal maupun krisis, terlebih ketika serangan dunia maya terhadap fasilitas medis muncul selama pandemi Covid-19.

ICRC mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional membatasi semua cara dan metode peperangan, baik cara baru atau lama, dunia maya atau tradisional.

ICRC menyerukan kepada semua negara untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dari dampak operasi dunia maya selama konflik, sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Namun, ICRC mengakui kerangka hukum yang kuat tidak cukup untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dari serangan siber. Langkah-langkah pengembangan kepercayaan, upaya pengembangan kapasitas, dan berbagai langkah teknis dan operasional, juga diperlukan.

Negara harus bekerja sama dengan negara lain, atau bekerja sama dengan sektor swasta dan akademisi, kata Maurer. "Perusahaan swasta dan akademisi mendorong inovasi di dunia maya yang memiliki sumbangan terhadap dunia maya."

Maurer menyadari bahwa organisasi kemanusiaan pun tidak luput dari operasi siber yang berbahaya. "Selain itu, kami sangat menyadari kebutuhan kritis untuk melindungi data untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang terkena dampak dalam aksi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan independen," kata Maurer.

ICRC bekerja sama dengan Pusat Privasi Brussels merilis Buku Pedoman Perlindungan Data edisi kedua, yang dikembangkan bersama dengan organisasi kemanusiaan, otoritas perlindungan data, akademisi, masyarakat sipil dan sektor teknologi. Buku pedoman ini memberikan panduan utama tentang interpretasi prinsip-prinsip perlindungan data inti dalam aksi kemanusiaan.

Palang Merah Internasional pun mendorong semua negara untuk bertindak pada tingkat hukum, kebijakan, dan operasional untuk mencegah serangan siber merusak infrastruktur sipil yang kritis.

Berita terkait

Dapat Ancaman atau Teror? Ini yang Harus Dilakukan dan Sanksi Hukum Bagi Pelakunya

4 hari lalu

Dapat Ancaman atau Teror? Ini yang Harus Dilakukan dan Sanksi Hukum Bagi Pelakunya

Pernah terima ancaman atau teror? Tindakan ini yang harus dilakukan. Ketahui sanksi hukum bagi pelaku ancaman tersebut.

Baca Selengkapnya

Pemantau PBB Laporkan Rudal Korea Utara Hantam Kharkiv Ukraina

6 hari lalu

Pemantau PBB Laporkan Rudal Korea Utara Hantam Kharkiv Ukraina

Badan ahli tersebut mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa penemuan rudal menunjukkan pelanggaran sanksi internasional oleh Korea Utara.

Baca Selengkapnya

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

7 hari lalu

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen menyusul penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser di Gaza

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

9 hari lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Bilang Veto di PBB Tak Surutkan Dukungan RI untuk Palestina

10 hari lalu

Menlu Retno Bilang Veto di PBB Tak Surutkan Dukungan RI untuk Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, Indonesia akan tetap menjalankan diplomasi guna mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Baca Selengkapnya

Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

12 hari lalu

Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

Perwakilan Rusia menilai Amerika Serikat menunjukkan sikap aslinya dengan memveto permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB.

Baca Selengkapnya

Reaksi Dunia atas Veto AS untuk Negara Palestina

17 hari lalu

Reaksi Dunia atas Veto AS untuk Negara Palestina

Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan dukungannya terhadap Israel dan menggunakan hak vetonya dalam menghalangi terbentuknya Negara Palestina.

Baca Selengkapnya

ABC News: Rudal Israel Hantam Lokasi di Iran

17 hari lalu

ABC News: Rudal Israel Hantam Lokasi di Iran

Israel dikabarkan telah memulai pembalasannya atas serangan Iran ke wilayahnya pekan lalu dengan menembakkan rudal ke wilayah Iran.

Baca Selengkapnya

UNRWA Peringatkan Ada Upaya 'Berbahaya' Israel untuk Bubarkan Badan Tersebut

17 hari lalu

UNRWA Peringatkan Ada Upaya 'Berbahaya' Israel untuk Bubarkan Badan Tersebut

Memohon perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB, Philippe Lazzarini mengatakan bahwa pekerjaan UNRWA semakin krusial selama perang Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

PBB Gagal Akui Negara Palestina karena Veto Amerika Serikat

17 hari lalu

PBB Gagal Akui Negara Palestina karena Veto Amerika Serikat

Seperti telah diperkirakan, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina menjadi anggota tetap PBB.

Baca Selengkapnya