TEMPO.CO, Jakarta - Dewan pusat Partai Keadilan Rakyat (PKR) pada Jumat menolak mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri dan akan tetap mencalonkan Anwar Ibrahim.

Namun, pernyataan yang ditandatangani oleh anggota parlemen pusat dan daerah PKR pada hari ini, tetap membuka peluang dengan semua partai termasuk Mahathir, untuk mengembalikan mandat rakyat dan menyelamatkan Malaysia.

"Namun, partai telah memutuskan untuk tidak menyetujui proposal untuk mencalonkan Dr Mahathir sebagai perdana menteri, dan tetap dalam kesepakatan dengan konsensus Pakatan Harapan untuk mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri," bunyi pernyataan PKR, seperti dilaporkan Malaymail, 19 Juni 2020.

"(partai) Keadilan berkomitmen untuk memperkuat Pakatan Harapan (PH), dan akan terus memobilisasi energi semua pihak dengan pemahaman yang sama untuk memulihkan mandat rakyat dalam waktu dekat," kata partai.

PKR juga mengatakan mereka akan fokus pada pemilihan dini jika diperlukan di tengah rumor bahwa Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Tan Sri Muhyiddin, Umno dan PAS juga sedang mempersiapkan pemilu dini juga.

"Pada saat yang sama, Keadilan akan terus berkonsentrasi dan bersiap untuk setiap pemilihan umum kejutan yang dapat dipanggil kapan saja," kata pernyataan PKR.

Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menemui Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad setelah ia bebas dari hukuman, di National Palace, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Mei 2018. Department of Information/Krish Balakrishnan/Handout via REUTERS

Anggota parlemen daerah PKR mengadakan pertemuan darurat Jumat pagi setelah sekutu mereka meminta agar PKR membuat keputusan mencalonkan kandidat perdana menteri oposisi, untuk menantang mayoritas parlemen dari pemerintah Perikatan Nasional yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Februari.

Selama berminggu-minggu, Pakatan Harapan, koalisi pemenang pemilihan umum Malaysia pada 2018, telah berselisih mengenai apakah negarawan senior Mahathir Mohamad atau sekutunya Anwar Ibrahim harus dijadikan perdana menteri jika rencana untuk membentuk oposisi terwujud.

Dikutip dari South China Morning Post, Koalisi PH kehilangan kekuasaan pada Maret setelah Muhyiddin, yang dulunya pendukung Pakatan Harapan, menarik partai Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang dia bentuk bersama Mahathir dari aliansi yang berkuasa saat itu dan bergabung dengan blok oposisi.

Muhyiddin Yassin diangkat sebagai perdana menteri Malaysia setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari posisi sebagai protes atas kudeta PPBM.