Perdana Menteri Inggris Boris Johnson duduk setelah parlemen Inggris memberikan suara apakah akan mengadakan pemilu dini, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Kanselir Jerman Angela Merkel melayangkan protes atas penangkapan Duta Besar Inggris Rob Macaire, di Tehran, Sabtu pekan lalu. Dalam keterangan persnya, Boris dan Merkel menyebut penangkapan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Dalam pertemuan di hari Minggu, keduanya membahas peristiwa jatuhnya pesawat Ukraine International Airlines. (Selain itu) Mereka mengutuk penangkapan Dubes Inggris di Tehran dan menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional," ujar pemerintah Inggris dalam keterangan persnya sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin, 13 Januari 2020
Lebih lanjut, pemerintah Inggris juga menyampaikan bahwa Inggris dan Jerman juga membahas kemungkinan konflik di Iran berujung pada krisis nuklir. Kedua negara berkomitmen untuk memastikan krisis itu tidak akan pernah terjadi.
"Kedua pemimpin akan berupaya agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan memastikan mereka tetap patuh pada perjanjian kepemilikan senjata nuklir."
Dubes Macaire, yang mengawali tugasnya pada April 2018, ditangkap aparat keamanan Iran dengan tuduhan mengorganisasi, memprovokasi, dan melakukan tindakan radikal. Adapun ia ditangkap saat menghadiri unjuk rasa anti pemerintah Iran, di depan Universitas Amir Kabir, terkait penembakan pesawat Ukraine International Airlines.
Penangkapan dan penahanan itu tidak berlangsung lama. Setelah mendekam di penjara selama satu jam, Macaire dibebaskan. Namun, penangkapan tersebut tetap menimbulkan protes dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah Inggris saja.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
2 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.