TEMPO.CO, Taipei - Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mengomentari prinsip satu negara dengan dua sistem yang diterapkan untuk Cina dan Hong Kong.

Saat ini situasi politik dan ekonomi di Hong Kong sedang bergolak pasca penolakan legislasi ekstradisi.

Warga meminta pemerintah Hong Kong menerapkan sistem demokrasi secara penuh agar mereka bisa memilih langsung para pemimpinnya.

“Rakyat di sini memahami ada yang keliru dengan prinsip satu negara dengan dua sistem yang dijalankan di Hong Kong. Rakyat Taiwan tidak ingin berada dalam situasi yang sama,” kata Wu seperti dilansir Reuters pada Kamis, 7 November 2019.

Selama ini, pemerintah Cina telah mengusulkan penyatuan Taiwan dengan Cina dengan mengadopsi prinsip satu negara dengan dua sistem. Seperti Hong Kong, Cina menganut sistem komunis dan Taiwan menganut sistem demokrasi.

Ini artinya warga Hong Kong dan Taiwan memiliki beberapa kebebasan tertentu. Tapi, warga Taiwan tidak tertarik diperintah oleh Cina yang otoriter.

Wu berjanji akan membantu rakyat Hong Kong memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.

Dia berjanji akan membantu Hong Kong dengan basis individu. Namun, dia mengatakan Taiwan tidak akan ikut serta dalam aksi protes di Hong Kong ini.

Wu mengatakan tugasnya sebagai menteri merupakan yang tersulit di dunia. Ini karena ada lima negara sahabat yang mengalihkan dukungan diplomatik dengan Cina.

Menurut dia, Cina bisa mempengaruhi proses pemilu di Taiwan dengan mengambil alih sisa 15 sekutu Taiwan saat ini.

“Kami bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara lain untuk memastikan pengalihan diplomasi ini tidak terjadi lagi,” kata pejabat Taiwan ini.