DPR AS Akan Gelar Pemungutan Suara Pemakzulan Donald Trump

Selasa, 29 Oktober 2019 10:00 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS berencana untuk mengambil pemungutan suara formal pertama pada Kamis atas penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.

Demokrat menyebut pemungutan suara, yang akan datang lebih dari sebulan setelah mereka meluncurkan penyelidikan, sebagai langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menjabarkan aturan untuk audiensi pemakzulan, menurut laporan New York Times, 29 Oktober 2019.

Langkah ini menandai perubahan bagi Demokrat, yang telah menolak gagasan mengadakan pemungutan suara pada penyelidikan pemakzulan, dengan alasan bahwa hal itu tidak diperlukan untuk mengesahkan wewenang penyelidikan mereka, dan secara pribadi khawatir bahwa hal itu dapat menempatkan Demokrat dalam posisi yang sulit secara politis.

Tetapi dengan menjadwalkan pemungutan suara, Demokrat secara efektif menantang Trump dan sekutu-sekutu kongresnya yang menyebut penyelidikan itu sebagai proses yang tidak adil tetapi menghindari diskusi substantif apa pun tentang perilaku presiden.

Foto pertemuan perwakilan Kongres dengan Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu, 16 Oktober 2019, yang diunggah Trump ke Twitter. Terlihat Ketua DPR AS Nancy Pelosi berdiri.[Twitter@realDonaldTrump]

Advertising
Advertising

Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan pemungutan suara dalam sebuah surat kepada rekan kerja Senin sore.

"Resolusi ini menetapkan prosedur untuk audiensi yang terbuka untuk rakyat Amerika, mengesahkan pengungkapan transkrip deposisi, menguraikan prosedur untuk mentransfer bukti kepada Komite Kehakiman karena koimte mempertimbangkan pasal-pasal potensi pemakzulan, dan menetapkan hak proses yang wajar bagi presiden dan penasihatnya," kata Pelosi dalam suratnya.

Peraturan tersebut juga akan memungkinkan staf pembantu Komite Intelijen DPR untuk menanyai saksi secara langsung selama audiensi publik, menurut seorang pejabat yang bekerja pada penyelidikan. Tidak jelas apakah dua panel lain yang menyumbang penyelidikan, Komite Urusan Luar Negeri dan Pengawasan dan Reformasi, juga akan mengadakan audiensi publik.

Dikutip dari CNN, Demokrat mengatakan pemungutan suara itu bukan otorisasi formal dari penyelidikan pemakzulan, tetapi bagaimanapun juga mengisyaratkan mereka bergerak maju dalam penyelidikan meskipun ada penolakan dari beberapa saksi di dalam pemerintahan untuk muncul untuk kesaksian.

Keputusan untuk mengadakan pemungutan suara datang setelah tekanan dari Partai Republik dan Gedung Putih bahwa DPR harus melakukan hal itu, dan pemungutan suara akan menyangkal tuduhan pemerintahan Trump bahwa penyelidikan itu tidak sah karena tidak menerima suara penuh DPR.

Namun, pemungutan suara hari Kamis dapat menempatkan Demokrat dari distrik-distrik yang berhaluan Republik berada dalam posisi yang sulit secara politis: Pelosi dan para pemimpin Demokrat telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk tidak memberikan suara formal untuk mengesahkan penyelidikan awal bulan ini, sebagian karena kekhawatiran yang diungkapkan oleh orang-orang moderat.

Pelosi mengatakan dalam sebuah surat kepada anggota parlemen Senin bahwa DPR akan bergerak maju dengan pemungutan suara mengenai prosedur untuk menghilangkan keraguan apakah pemerintahan Donald Trump dapat menahan dokumen, mencegah kesaksian saksi, mengabaikan panggilan pengadilan yang sah, atau terus menghalangi DPR dalam penyelidikan pemakzulan Trump.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

20 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

4 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya