TEMPO.CO, Hong Kong – Otoritas bandara di Hong Kong memasang iklan menghimbau agar demonstran tidak mengganggu perjalanan puluhan ribu pengunjung yang menggunakan layanan bandara setiap hari.

Iklan yang dipasang di media South China Morning Post ini menyusul munculnya rencana demonstrasi besar-besaran pada akhir pekan ini di Hong Kong.

Demonstran juga berencana menggelar unjuk rasa pada Jumat malam di sejumlah tempat seperti stasiun bawah tanah dan dekat kantor pemerintahan Hong Kong.

“Banyak pengunjuk rasa di Hong Kong tetap merasa marah terhadap penolakan kepala eksekutif untuk membentuk tim independen untuk menyelidiki tindakan brutal polisi saat menangani demonstrasi,” begitu dilansir Channel News Asia pada Jumat, 6 September 2019.

Selama unjuk rasa berlangsung, polisi kerap menggunakan tongkat pemukul, gas air mata, semprotan water cannon terhadap pengunjuk rasa yang disebut perusuh.

Demonstran mengajukan tiga tuntutan yaitu penarikan kata rusuh untuk menggambarkan unjuk rasa, melepas semua demonstran yang ditahan, dan penerapan sistem demokrasi penuh sehingga warga Hong Kong bisa memilih pemimpinnya sendiri.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, telah berpidato di televisi lokal menyatakan telah menarik legislasi ekstradisi, yang merupakan satu dari lima tuntutan demonstran.

Namun, banyak kalangan menyebut langkah ini, yang didesak untuk dilakukan sejak Juni, terlambat dikerjakan pemerintah.

Dalam perjalanan ke Guangxi di Cina, Lam juga mengatakan tidak setuju dengan keputusan lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang menurunkan peringkat utang Hong Kong dari AA+ menjadi AA.

Fitch melakukan ini karena Hong Kong kerap dilanda unjuk rasa yang berdampak pada kegiatan ekonomi di pusat industri keuangan di Asia ini. Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina pada 1997. Hong Kong dan Cina menganut prinsip satu negara dua sistem yaitu demokrasi dan komunisme.