TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Malaysia akan membahas status Zakir Naik apakah diizinkan tinggal permanen atau diekstradisi ke India.

Zakir Naik, yang sudah tinggal di Malaysia tiga tahun, dikecam setelah komentar bahwa umat Hindu di negara Asia Tenggara memiliki "hak 100 kali lebih banyak" daripada minoritas Muslim di India dan bahwa mereka kadang-kadang lebih percaya pada pemerintah India daripada di Malaysia.

Di India Zakir Naik menghadapi tuduhan pencucian uang dan ujaran kebencian.

Dilaporkan Reuters, 14 Agustus 2019, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Kulasegaran mengatakan komentar Naik bisa bertujuan untuk menciptakan celah di negara multi-ras sehingga ia bisa memenangkan hati umat Islam.

Dia mengatakan Zakir Naik tidak pantas mendapatkan status sebagai penduduk tetap dan bahwa masalah itu akan dibahas oleh Kabinet, yang bertemu pada hari Rabu.

Zakir Naik, yang berulang kali menolak tuduhan terhadapnya di India, membantah tuduhan yang dibuat oleh Kulasegaran dan lainnya di Malaysia.

"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan Islam dan adil terhadap minoritas Hindu sedang diputarbalikkan dan salah kutip untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," katanya pada Rabu.

Kantor berita Malaysia, Bernama, mengutip Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan pada Selasa malam, bahwa Zakir Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena "takut akan dibunuh" di sana.

"Jika ada negara lain yang ingin memilikinya, mereka dipersilakan," katanya, menurut Bernama.

Penceramah asal India, Zakir Naik, menjawab pertanyaan sejumlah peserta di Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatanm, 10 April 2017. Saat sesi tanya jawab sebanyak 7 peserta non muslim langsung diislamkan ditempat tersebut setelah mendengarkan ceramah Zakir Naik. TEMPO/Iqbal Lubis

Menteri Sumber Daya Alam dan Air Dr Xavier Jayakumar menekan PM Mahathir Mohamad untuk mendeportasi Zakir Naik.

"Jika kita terus mengabaikan pernyataan seperti itu dan membiarkannya melanjutkan tinggal di negara ini, saya khawatir hal ini akan mengarah pada preseden buruk serta potensi ras dan agama"

"Setelah mengemukakan masalah ini dengan rekan-rekan saya di Kabinet, pagi ini, saya bersama yang lainnya telah menyatakan sikap kami bahwa tindakan terhadapnya harus diambil dan bahwa Dr. (Zakir) Naik tidak boleh dibiarkan tetap di negara ini," kata Jayakumar, dikutip dari Malay Mail.

Asosiasi Patriot Nasional, sekelompok veteran militer dan polisi Malaysia, juga mengecam komentar Zakir Naik, mengatakan bahwa banyak etnis India di Malaysia telah bertugas di pasukan keamanan negara itu.

India melarang Islamic Research Foundation milik Zakir Naik pada akhir 2016, menuduhnya mendorong dan membantu para pengikutnya untuk mempromosikan perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk antara berbagai komunitas dan kelompok agama yang berbeda.