TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, yang berjuang untuk nasib politiknya, tampaknya terisolasi tanpa dukungan taipan dan pengusaha setelah dihantam berminggu-minggu protes RUU Ekstradisi.

Tidak satu pun pengusaha atau pemimpin bisnis senior yang muncul di depan umum untuk menawarkan kata-kata dukungan, di tengah-tengah protes massa terhadapnya dan RUU Ekstradisi yang sangat ditentang sejak Juni, dan bahkan setelah bentrokan keras antara pengunjuk rasa dan polisi.

Pendahulunya, Leung Chun-ying, sangat tidak populer, tetapi pada saat demonstrasi 2014, dia tidak sendirian. Selama 79 hari protes Pendudukan, banyak pemimpin bisnis memberikan kepercayaan pada pemerintah.

Jadi mengapa sekutu pemerintah dalam bisnis secara mencolok menolak mendukung Carrie Lam?

1. Pengusaha bisa jadi sasaran RUU Ekstradisi

Menurut ulasan South China Morning Post, 21 Juli 2019, para elit bisnis yang memiliki andil dalam keseimbangan kekuatan politik di Hong Kong membentuk seperempat dari 1.200 anggota Komite Pemilihan yang memilih Lam sebagai kepala eksekutif dalam pemilihan kecil pada Maret 2017.

Para pengamat menunjuk beberapa perbedaan antara demonstrasi 2014 dan krisis saat ini yang dapat menjelaskan keengganan sekutu pemerintah untuk membuka diri.

Pertama, tidak seperti kerangka pemilu yang memicu Protes Pendudukan 2014, RUU ekstradisi disusun oleh Lam. Bahkan jika itu mudah disetujui oleh Beijing, itu bukan arahan tingkat atas dari pemerintah pusat.

Karena itu, selama protes 2014 dan jauh sebelum Li berbicara, taipan seperti ketua Henderson Land Development Lee Shau-kee dan ketua Wharf Holdings Peter Woo Kwong-ching, dengan cepat membuat pernyataan.

Beijing mengharapkan tidak kurang dari mereka, kata pengamat, dan memang menginginkan lebih, jika laporan penasaran dari Xinhua akhir bulan itu merupakan indikasi.

Dua minggu setelah Li berbicara, Xinhua menerbitkan sebuah laporan berita berbahasa Inggris pada 25 Oktober, yang mencantumkan nama-nama empat taipan Hong Kong, termasuk Li, Lee dan Woo dan Robert Kuok Hock-nien, yang, katanya, "enggan untuk memihak sisi manapun selama protes 2014."

Laporan itu secara misterius ditarik kembali tujuh jam kemudian. Tidak ada penjelasan yang diberikan.

Satu demi satu, miliarder lain di Hong Kong angkat bicara, menekankan perlunya stabilitas bagi kemakmuran Hong Kong untuk terus berlanjut.

Kedua, keengganan elit bisnis kali ini berkaitan dengan sikap mereka sendiri terhadap RUU tersebut, yakni mereka melihat diri mereka sebagai target potensial undang-undang. Oleh karena itu, pengusaha lokal juga vokal dalam mengungkapkan keprihatinan mereka. Mereka termasuk orang-orang seperti mantan pejabat kota No. 2 Henry Tang Ying-yen, dan ketua Dewan Pengembangan Perdagangan yang baru Peter Lam Kin-ngok. Tang, yang sekarang menjadi anggota komite tetap badan penasihat utama Cina, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), mengatakan kekhawatiran sektor bisnis terhadap RUU itu dapat dipahami.

Taipan surat kabar Charles Ho Tsu-kwok, anggota CPPCC, juga mendesak pejabat pemerintah untuk berpikir dengan hati-hati.

Analis politik Universitas Politeknik, Dr Chung Kim-wah mengatakan, kebisuan para taipan saat ini adalah untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap kesombongan pemerintah.

Ilmuwan politik Universitas Cina, Ma Ngok berkata, "Protes pendudukan 2014 adalah tentang Beijing, dan para taipan harus angkat bicara...tetapi RUU itu tidak. Lam juga membuat marah banyak pemimpin bisnis, dan meremehkan oposisi di berbagai sektor."

2. Tidak ada tokoh sentral dalam gerakan anti-RUU Ekstradisi

<!--more-->

Selain dari para taipan, ada suara-suara lain selama protes 2014 menyerukan ketenangan dan dialog. Selama hari-hari awal gerakan, kepala universitas, pensiunan hakim, serta pemimpin agama juga terlibat.

Salah satu gambar yang paling ikonik saat itu adalah dua kepala universitas, wakil rektor Universitas Hong Kong Peter Mathieson, dan wakil rektor Universitas Cina Profesor Joseph Sung Jao-yiu, pakaian mereka basah kuyup, berbicara kepada orang banyak di depan Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong. Mereka meminta mahasiswa untuk menghindari konflik dan tidak menghancurkan nama baik gerakan itu.

Kali ini, kepala universitas meluangkan waktu untuk berbicara. Setelah bentrokan hebat pada 12 Juni, sebuah pernyataan dikeluarkan oleh 10 kepala lembaga, mendesak semua pihak untuk bersikap rasional dan tenang.

Namun seruan mereka hanya menjadi lebih kuat setelah pengunjuk rasa menyerbu dan merusak legislatif pada 1 Juli.

Sebagian besar mendesak pemerintah untuk mengadakan pembicaraan dengan kaum muda untuk mencari tahu akar ketidakpuasan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah email kepada mahasiswa, staf dan alumni minggu lalu, presiden Universitas Sains dan Teknologi Wei Shyy mengatakan bahwa sementara kekerasan harus dikecam, ia percaya perlu untuk mendiskusikan penyebabnya.

Ma juga mengatakan para kepala universitas saat ini lebih berhati-hati sebagian karena gerakan itu tanpa melibatkan tokoh-tokoh terkemuka. "Para pemimpin serikat mahasiswa sangat terlibat pada tahun 2014, tetapi kali ini gerakan tersebut tidak memiliki pemimpin, dan para mahasiswa bukan satu-satunya fokus," katanya.

Sejumlah lansia turun ke jalan saat mengikuti aksi protes terhadap RUU ekstradisdi di Hong Kong, 17 Juli 2019. Ratusan ribu orang turun ke jalan di Hong Kong dalam tiga protes bulan lalu untuk menentang UU ekstradisi. REUTERS/Tyrone Siu

3. Ingin bisnis stabil, enggan untuk memihak

Pengamat mengatakan bisnis dan sektor lain tidak mau memprovokasi gerakan protes saat ini dengan berpihak secara terbuka kepada pemerintah, karena takut menjadi sasaran serangan. Setelah bentrokan berdarah terjadi hari Minggu lalu di New Town Plaza Sha Tin, pemilik mal Sun Hung Kai dikepung oleh pengunjuk rasa yang menuduh manajemen memanggil polisi meskipun mereka tidak mengganggu unjuk rasa damai.

Ilmuwan politik City University Cheung Chor-yung mengatakan, "Sektor bisnis hanya ingin masyarakat stabil. Mereka tidak akan membantu pemerintah...Mereka tahu bahwa jika mereka menyenangkan satu sisi, pihak lain menjadi musuh mereka."

Namun, bahkan tanpa sektor bisnis di belakangnya, Lam bisa saja berpaling kepada sekutunya. Tetapi sekali lagi, hubungan itu memburuk ketika momentum terhadap RUU itu tumbuh. Pengusaha juga khawatir jika mereka terlalu dekat dengan Lam, mereka bisa dihukum dalam pemilihan dewan distrik pada bulan November dan pemilihan Dewan Legislatif tahun depan.

Selain itu, Kepala eksekutif salah berasumsi bahwa pengusaha akan terus mendukungnya.

Pada hari Sabtu, setelah lebih dari satu bulan protes massa di seluruh kota, 72 orang yang berkumpul di blok pro pemerintah akhirnya mengadakan rapat umum, tetapi para penyelenggara, sambil mengutuk kekerasan dan menyatakan dukungan untuk polisi, menghindari sepenuhnya mendukung Lam , hanya meminta orang untuk memberinya lebih banyak waktu.

Cheung mengatakan bahwa Carrie Lam, sebagai pegawai negeri karir, tidak menjalin ikatan yang kuat dengan para pengusaha dan karena itu menjadi modal sosial dengan para taipan Hong Kong.