TEMPO.CO, London – Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan negara-negara yang membatasi kebebasan pers harus membayar secara diplomatik.

Baca juga: Julian Assange: Pejuang Kebebasan Pers atau Musuh Negara

Hunt mengatakan ini menyusul memburuknya situasi kebebasan di Cina dan sejumlah negara lain.

Dia menuding pemerintah memperkejakan jutaan orang untuk mensensor konten, memproduksi unggahan palsu di sosial media, dan memanipulasi output online.

“Jika kita bertindak bersama, kita dapat menyoroti pelanggaran-pelanggaran itu dan mengenakan biaya diplomasi kepad mereka yang membahayakan jurnalis atau memenjarakan mereka karena melakukan pekerjaannya,” kata Hunt tanpa merinci tindakan yang akan diambil seperti dilansir Reuters pada Kamis, 11 Juli 2019.

Baca juga: 3 Indikator Kebebasan Pers dan Medali untuk Jokowi

Seperti diberitakan Cina mengumumkan kampanye baru pada Juni utuk membersihkan jaringan internetnya. Beijing telah menutup sekitar 10 ribu akun yang menyediakan konten berita dan dianggap sensasional, vulgar atau secara politik bermasalah.

Hunt, yang sedang bersaing untuk maju sebagai kandidat pengganti PM Theresa May, mengatakan negara-negara tidak boleh bersikap fatalisme dalam menyikapi serangan terhadap kebebasan media.

Dia menyebut kasus pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, asal Arab Saudi, yang terjadi di kantor Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki.

Baca juga: Rudiantara: Indonesia Contoh Bagus Kebebasan Pers di Dunia

Pernyataan senada disampaikan oleh pengacara HAM Amal Clooney, yang menjadi utusan khusus Inggris untuk kebebasan media.

Amal mengritik para pemimpin dunia karena tidak menyoroti kasus pembunuhan Jamal Kashoggi. Dia juga mengritik Presiden AS, Donald Trump, yang terkesan membela pemerintah Saudi.

“Hari ini, negara dari (bekas Presiden AS) James Madison memiliki pemimpin yang menyerang media, membuat semua jurnalis jujur di seluruh dunia menjadi rentan terhadap penganiayaan,” kata Amal.

Trump diketahui kerap menyerang media dan lawan politik di Twitter. Dia mengatakan bisa melewati berita buatan media massa dengan bicara langsung kepada publik lewat sosial media.

Baca juga: Kebebasan Pers di Indonesia Masih Terancam

Soal ini, Hunt mengatakan dia tidak setuju dengan pilihan kata Trump dalam menggambarkan jurnalis atau media. Selama ini, Trump kerap menyebut berita media yang tidak disukainya sebagai berita palsu atau “fake news”.

Hunt dan Amal menghadiri acar konferensi Kebebasan Media, yang disponsori pemerintah Inggris dan Kanada. Acara ini dihadiri perwakilan dari sekitar 100 negara.

Acara ini digelar untuk membela kebebasan pers dari pembatasan oleh pemerintah. Acara diskusi juga mendorong partisipan untuk mengembangkan legislasi yang mendukung kebebasan pers, meningkatkan keselamatan jurnalis dan melawan disinformasi.