Laksamana Amerika Ajak Patroli Laut Cina Selatan
Jumat, 17 Mei 2019 18:45 WIB
TEMPO.CO, Canberra - Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan militer Australia dan Indonesia bisa memiliki kehadiran yang lebih besar di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.
Baca:
Ini bisa dilakukan dengan melakukan operasi navigasi kebebasan seperti yang dilakukan AL Amerika secara rutin di kawasan maritim ini.
Laksamana John Richardson, yang merupakan kepala operasi AL Amerika, mengatakan setiap negara di Asia Tenggara harus menentukan sendiri respon terhadap langkah Cina. Ini karena Cina melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan.
Baca:
“Saya kira setiap negara harus menilai situasi dan memiliki pendekatan sendiri. Tapi pada titik tertentu setiap AL dimaksudkan untuk bergerak dan hadir serta menyediakan opsi untuk pemimpin nasional mereka,” kata dia kepada Sydney Morning Herald dan Age pada Kamis, 16 Mei 2019.
Richardson melanjutkan,”Soal bagaimana mereka melakukannya, itu menjadi urusan kedaulatan nasional masing-masing.”
Menurut dia, Australia dan Indonesia merupakan pendukung tata kelola maritim berdasarkan aturan internasional.
Baca:
“Dimana kita melihat kesempatan untuk bekerja sama, berlatih bersama, hadir bersama, itu merupakan hal-hal yang kita terus cari dengan AL dari kedua negara,” kata dia.
Pernyataan Laksamana Richardson ini muncul setelah dia menyelesaikan kunjungan ke Jepang, India dan Singapura.
Pada pekan lalu, seperti dilansir Reuters, dua kapal AL AS melakukan operasi navigasi kebebasan dalam jarak 12 mil dari beberapa pulau yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan. Ini memicu kemarahan Beijing.
Menurut Richardson operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan mendapat sorotan yang berlebihan.
Baca:
“Operasi itu mendapatkan perhatian di media dan juga terkadang dari Cina daripada yang selayaknya, sejujurnya,” kata Richardson seperti dilansir Reuters.
Sejumlah pejabat AS telah mengisyaratkan keinginan kepada Canberra agar melakukan operasi navigasi dalam jarak 12 mil dekat pulau yang diklaim Cina. Namun, pemerintahan koalisi di Canberra masih enggan melakukannya di Laut Cina Selatan.
