Pejabat Cina Diserang Dugaan Plagiarisme
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Sabtu, 9 Maret 2019 16:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pejabat tinggi di Partai Komunis Cina dituding telah melakukan plagiarisme atau menjiplak saat mengerjakan tesis di universitas yang mereka tempuh. Temuan ini ujian bagi komitmen Beijing yang ingin melacak para pelaku penyalahgunaan nilai akademik.
Dikutip dari asiaone.com, Sabtu, 9 Maret 2019, mantan wakil presiden, hakim mahkamah agung, mantan pejabat keamanan publik dan kepala partai di kawasan Xinjiang termasuk dalam daftar aparat yang diduga telah meminjam tesis orang lain tanpa menyebutkan nama asli pemilik tesis tersebut.
Baca: UNJ Akan Ajarkan Arti Plagiarisme Bagi Semua Mahasiswa
Pada tahun lalu, Dewan Nasional dan Kabinet Cina untuk pertama kali mempublikasi panduan nasional mendukung integritas akademik menyusul serangkaian skandal plagiarisme. Dalam panduan itu diperingatkan, mereka yang tertangkap melakukan plagiarisme atau menjiplak akan menghadapi sejumlah hukuman.
Pada Februari 2019, Akademi Film Beijing mencabut gelar doktor terhadap aktor Zhai Tianlin. Langkah itu dilakukan setelah beberapa bagian pada makalah Zhai yang dipublikasi kedapatan mencontek dari penelitiannya sebelumnya tanpa menyebutkan referensinya. Keputusan ini menimbulkan debat di media sosial di Cina mengenai kualifikasi palsu diantara kekuasaan Cina dan mereka yang punya koneksi bagus.
Baca: Seperempat Esai Mahasiswa Indonesia Terindikasi Plagiat
Sejumlah ahli mengatakan kualifikasi pendidikan terkait erat dengan promosi jabatan di kepartaian sehingga menempatkan para pejabat dalam tekanan. Walhasil mereka mengambil jalan pintas saat mengambil program kuliah sambil kerja. Kasus Zhai terungkap ketika pada Agustus 2018 dalam sebuah siaran langsung dia mengatakan tak tahu apa-apa soal infrastruktur nasional Cina.
Pernyataan Zhai itu mengejutkan. Li Datong mantan editor di surat kabar Cina Youth Daily mengatakan para pejabat tinggi universitas menyadari kesalahan ini karena mereka juga pejabat negara. Li mengatakan sertifikat Zhai asli, tetapi pada dasarnya palsu dan ini dikhawatirkan praktik populer di kalangan pejabat Cina.
