TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Papua Nugini, PNG akan menyerahkan proposal ke parlemen agar menyediakan kursi khusus bagi perempuan karena selama ini tidak ada satupun perempuan duduk di parlemen.

"Saya mau melihat situasi ini diperbaiki dan pemerintahan kami akan mengajukan proposal ke Parlemen bahwa akan dibuat kursi khusus untuk perempuan," kata Perdana Menteri PNG Peter O'Neil memperingati Hari Perempuan Internasional seperti dikutip dari Al Arabiya, 8 Maret 2019.

Baca: Perempuan Spanyol Pukul Panci di Hari Perempuan Internasional

Parlemen PNG diisi sebanyak 111 anggota mewakili 8,3 juta penduduk.

Menurut O'Niel, adalah fakta menyediakan karena kepentingan perempuan diabaikan. Selain di parlemen, peran perempuan juga sangat lemah di level kepemimpinan di PNG.

Padahal menurut O'Niel, banyak perempuan PNG yang layak sebagai kandidat anggota parlemen karena memiliki ketrampilan dan berbakat.

" Di parleman nasional kami, saat ini kami tidak punya anggota parlemen yang dipilih. Meski pun banyak kandidat perempuan yang trampil dan berbakat," ujarnya.

PNG saat ini berjuang untuk mengatasi reputasi buruknya di mata internasional sebagai tempat terburuk di dunia bagi perempuan. Selain itu ada tagar #MeTOO yang menyebut sebagai negeri yang terlupakan.


Baca: Hari Perempuan Internasional, Ini 14 Sastrawati Peraih Nobel

Kekerasan domestik dan kekerasan seksuel menjadi wabah di PNG dan sering tidak ada sanksi hukum bagi pelakunya. Diperkirakan dua per tiga perempuan PNG mengalami kekerasan domestik. Kekerasan domestik itu sudah menjadi hal biasa terjadi di ruang publik.

Namun kini PNG mulai melakukan reformasi di lembaga penegakan huku, dan juga lembaga politik.

Di kepolisian, terjadi reformasi di bidang penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan domestik. Penuturan para korban mengungkapkan bahwa polisi saat ini lebih serius dalam menangani kekerasan domestik.

Begitu juga partai-partai politik lebih serius dalam membahas peran perempuan.

Baca: Peringatan Hari Perempuan Internasional, Ini Sejarahnya

Theresa Jaontong dari Dewan Nasional Perempuan PNG mendukung gerakan ini dan berharap agenda pemerintah akan masuk ke parlemen untuk digolkan menjadi undang-undnag.

Ide O'Niel tidak sepenuhnya didukung oleh perempuan PNG.

"Ini meneruskan anggapan bahwa perempuan itu sebagai sebuah jaringan yang lemah...Kami telah bertarung untuk kesetaraan gender dan keseimbangan. Saya mau perempuan harus dipandang setara dalam kemampuan dan harus ada kesetaraan madat jika mereka ingin berkontribusi bagi pembangunan negara," kata Rubie Wanarlu, satu dari 165 kandidat perempuan untuk pemilu PNG pada 2017.