TEMPO.CO, Jakarta -Citra Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia tercoreng pada penghujung 2017, menyusul terungkapnya mega skandal yang melibatkan salah satu badan usaha milik negara, Keppel Offshore & Marine atau Keppel O&M.

Seperti dilansir SCMP pada pekan lalu, Keppel O&M--perusahaan pembuat anjungan pengeboran minyak lepas pantai terbesar di dunia—sepakat membayar denda sebesar US 422,2 juta atau Rp 5,7 triliun kepada otoritas Brasil, Amerika Serikat dan Singapura.

Pembayaran ini dilakukan untuk menghindari sidang pengadilan kriminal setelah perwakilan Keppel O&M di Brasil, Zwi Skornicki, mengaku menyuap sejumlah pejabat Brasil sebesar US$ 55 juta atau Rp 744,8 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk memenangkan 13 kontrak bagi dua perusahaan minyak pelat merah Brasil; Petrobas dan Sete Brasil.

Baca juga: Paradise Papers: Rahasia Kelam Miliarder Global

Kasus tersebut diselesaikan tanpa pengadilan karena Keppel O & M setuju untuk menyelesaikan penuntutan yang ditangguhkan, sementara anak perusahaan di Amerika Serikat mengaku bersalah berkomplot melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS.

Jumlah suap ini menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Negara Singa. Sebab jumlahnya melampaui kasus korupsi terbesar yang pernah ditorehkan Singapore Technologies Marine, perusahaan pelat merah pembuat kapal dengan nilai korupsi sebesar US$ 19 juta.

Seperti dilansir media Singapura, The Independent pada 29 Desember 2017, dalam kesaksian di pengadilan Brasil pada Agustus 2016, Skornicki mengaku suap yang berlangsung selama 2001 hingga 2014 tersebut atas perintah 5 pejabat Keppel O&M, termasuk mantan Direktur Utama Chow Yew Yuen.

Saat kasus ini terungkap pada Agustus 2016, Keppel O&M sempat merilis pernyataan resmi yang membantah kesaksian Skornicki. Perusahaan itu menegaskan para petingginya tidak terlibat dalam kasus penyuapan di Brasil.

Namun penyelidikan otoritas Amerika Serikat membuktikan sebaliknya. Alhasil, Lee Boon Yang, Direktur Utama Keppel O&M yang baru, meminta maaf kepada publik Singapura. “Kami sangat menyesali tindakan tak terpuji yang terjadi di Brasil selama 2001-2014. Tindakan itu tidak akan terulang lagi di masa depan,” Lee berjanji.

Kasus korupsi menambah satu lagi daftar hitam melemahnya komitmen Singapura untuk memberantas gratifikasi. Sebelumnya pada Juli lalu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong membantah dugaan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saudara-saudaranya.

Baca juga: Paradise Papers Ungkap Kekayaan Tersembunyi Elite Dunia

Pengamat politik Eugene Tan menyebut kasus korupsi Keppel O&M membuat publik Singapura mempertanyakan komitmen pengusaha Negeri Singa terhadap antiokorupsi dan etika bisnis. Ia bahkan menyebut tahun 2017 sebagai tahun terburuk bagi Singapura akibat terungkapnya kasus ini.

“Mengingat skala dan lamanya transaksi korupsi terlarang, ini menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai tata kelola perusahaan, kepemimpinan dan kepengurusan dewan di Singapura, " kata Tan, profesor hukum di Singapore Management University kepada SCMP.

Kasus ini juga menjadi peluru bagi politisi oposisi untuk mempertanyakan komitmen pemerintah Singapura untuk melawan korupsi.

Partai Pekerja, partai oposisi yang memiliki enam dari 89 kursi di parlemen, berencana menanyai PM Lee dan Menteri Keuangan Heng Swee Keat dalam rapat parlemen pada 8 Januari mendatang.

"Apa yang terjadi merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah perusahaan terkait pemerintah Singapura,” ujar Pritam Singh, satu dari enam anggota parlemen dari Partai Pekerja melalui akun Facebooknya pada Jumat pekan lalu.