Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Blokir Followers, Donald Trump Digugat 7 Netizen  

image-gnews
Presiden Donald Trump memblokir beberapa orang dari mengikuti akun twitter miliknya. Kredit: Arstechnica
Presiden Donald Trump memblokir beberapa orang dari mengikuti akun twitter miliknya. Kredit: Arstechnica
Iklan

TEMPO.CO, Washington— Tujuh pengguna Twitter yang diblokir oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan gugatan.

Seperti dilansir Independent, Kamis 13 Juli 2017, mereka menuduh sang presiden telah melanggar hak kebebasan bersuara dan berpendapat, seperti yang diatur dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Para penggugat mengklaim, akun Twitter mereka diblokir setelah mengunggah kicauan kritik kepada Trump. Kini, ketujuh pengguna Twitter itu tak bisa mengakses dan melihat unggahan Trump dalam Twitternya.

"Akun Twitter Presiden Trump, @realDonaldTrump, telah menjadi sumber berita dan informasi mengenai pemerintahan serta menjadi forum pendapat seputar pemerintahan sang presiden. Dan sang tergugat (Trump) telah memblokir para pengguna Twitter itu karena mengkritik dirinya atau kebijakannya," kicau Knight First Amendment Institute di Columbia University, New York, yang mewakili 7 pemilik akun Twitter penggugat Presiden Trump.

Baca: Pernikahan Song Joong-ki Song Hye-kyo Ditunda?

“Tindakan (pemblokiran) itu tidak selaras dengan konstitusi, maka tuntutan ini ditujukan untuk mengakhiri hal tersebut," tambah gugatan tertulis itu.

Penggugat juga menyeret Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer dan direktur Sosial Media Gedung Putih Daniel Scavino dalam gugatannya. Mereka menganggap bahwa kedua juru komunikasi Trump itu memiliki wewenang untuk mengelola akun @realDonaldTrump.

Baca: Diblokir Akun Presiden Trump, 2 Pengguna Twitter Siap Menggugat

Pada 6 Juni lalu, ke-7 pemilik akun Twitter tersebut sempat, mengirim surat kepada Presiden Trump agar pemblokiran itu dihentikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Donald Trump maupun Gedung Putih tidak mengindahkan permohonan tersebut. Maka muncullah gugatan hukum yang diwakili oleh Knight First Amendment Institute di Columbia University. Hingga kini, Washington, DC belum merespons terkait gugatan hukum tersebut.

Insiden Juni lalu itu, ditandai dengan salah seorang netizen Twitter yang mengomentari kicauan Trump tentang 'fake news dan media AS'.

Netizen itu menanggapi kicauan Trump dengan menulis, "Jujur, kamu tidak memenangkan sendiri Gedung Putih, Rusia yang memenangkannya untukmu," tulis Rebecca Buckwalter melalui akun Twitter-nya, @rpbp.

Kicauan @rpbp menerima 9.033 like dan 3.371 re-Tweet. Tak lama, akun Buckwalter diblokir oleh @realDonaldTrump.

Hal ini memunculkan perdebatan lantaran Trump hanya memblokir para pengikutnya itu dari Twitter pribadi, bukan akun resmi kenegaraan, @POTUS, sehingga dianggap tidak melanggar hukum.

Namun, para penggugat mengatakan, Twitter pribadi Trump, @realDonaldTrump, harus bisa diakses oleh setiap orang karena ia kerap menggunakan akun itu untuk masalah negara dan informasi pemerintahan.

INDEPENDENT | CNN | SITA PLANASARI AQUADINI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

1 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Reaksi Dunia atas Veto AS untuk Negara Palestina

1 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara kepada anggota Dewan Keamanan dalam pertemuan untuk mengatasi situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York City, New York, AS, 18 April 2024. REUTERS /Eduardo Muno
Reaksi Dunia atas Veto AS untuk Negara Palestina

Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan dukungannya terhadap Israel dan menggunakan hak vetonya dalam menghalangi terbentuknya Negara Palestina.


Kisah SAVAK, Satuan Intelijen Iran yang Disebut Kejam dan Brutal

1 hari lalu

Ilustrasi hukuman cambuk di Iran. REUTERS
Kisah SAVAK, Satuan Intelijen Iran yang Disebut Kejam dan Brutal

Iran dikenal sebagai negara yang bergejolak. Suatu rezim menggunakan lembaga khusus untuk mengawasi dan membungkam oposisi


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

1 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


PBB Gagal Akui Negara Palestina karena Veto Amerika Serikat

1 hari lalu

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, berbicara di Dewan Keamanan PBB pada 8 Desember 2023. REUTERS
PBB Gagal Akui Negara Palestina karena Veto Amerika Serikat

Seperti telah diperkirakan, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina menjadi anggota tetap PBB.


5 Milisi Pendukung Iran, Ada Houthi Hingga Organisasi Badr

1 hari lalu

Sejumlah anggota Houthi bersenjatakan senapan mesin berada di atas truk pick-up selama prSejumlah anggota Houthi bersenjatakan senapan mesin da RPG saaat berada di atas truk pick-up selama protes untuk mengecam serangan pimpinan AS terhadap Houthi di dekat Sanaa, Yaman 25 Januari 2024.  REUTERS/Khaled Abdullahotes untuk mengecam serangan pimpinan AS terhadap Houthi di dekat Sanaa, Yaman 25 Januari 2024.  REUTERS/Khaled Abdullah
5 Milisi Pendukung Iran, Ada Houthi Hingga Organisasi Badr

Sejak revolusi 1979, Iran telah membangun jaringan proksi di seluruh Timur Tengah. Pengawal Revolusi Iran dan Pasukan elit Quds memberikan senjata, pelatihan dan dukungan keuangan kepada gerakan milisi tersebut.


Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

1 hari lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Menlu Retno Marsudi Minta AS Bantu De-eskalasi Konflik Iran-Israel, Apa Artinya?

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memakai keffiyeh saat penyampaian pendapat di ICJ, Jumat, 23 Februari 2024. Sumber : istimewa
Menlu Retno Marsudi Minta AS Bantu De-eskalasi Konflik Iran-Israel, Apa Artinya?

Apa arti dari de-eskalasi khususnya dalam konteks politik dan konflik Iran-Israel? Menlu Retno Marsudi minta AS lebih berperan.


Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

2 hari lalu

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan berbicara dalam konferensi pers, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Tel Aviv, Israel, 15 Desember 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

Pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya menjatuhkan sanksi baru ke Iran sebagai bentuk balasan atas serangan Iran ke Israel pada akhir pekan lalu.


Sejarah FBI dan Apa Saja Tugas-tugasnya

2 hari lalu

Logo Biro Investigasi Federal terlihat di markas besar FBI di Washington, AS, 14 Juni 2018. REUTERS/Yuri Gripas
Sejarah FBI dan Apa Saja Tugas-tugasnya

FBI mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka penyelidikan kriminal atas runtuhnya jembatan Baltimore.