Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Sini Pengamen Harus Senyum atau Didenda Rp 20 Juta

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Para pengamen dengan nama
Para pengamen dengan nama "MM and J" menunggu kereta di stasiun Seven menuju Queens, New York, 13 Agustus 2014. Peraturan baru yang melarang mengamen di kereta membuat keberadaan pengamen yang sudah ada beberapa dekade terakhir hilang perlahan. (Spencer Platt/Getty Images)
Iklan

TEMPO.COOxford - Senyum atau didenda. Itu adalah hukum baru yang diperkenalkan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada musikus jalanan di sana. Pengamen diwajibkan untuk senyum sepanjang waktu ketika membuat pertunjukan atau akan didenda sebesar 1.000 pound sterling, atau Rp 20 juta, jika melanggarnya.

Dewan Kota Oxford memperkenalkan hukum perlindungan masyarakat untuk mengekang kebiasaan antisosial di mana musikus jalanan dituntut "senyum, bersenang-senang, dan menghibur orang banyak". Jika dijerat hukuman, pelaku dapat dikenakan denda setidaknya 1-1.000 pound sterling dan lisensi mengadakan pertunjukan juga turut dicabut.

Namun kode hukum baru itu mendapat protes dari musikus jalanan karena menganggap hal tersebut “kriminalisasi” bagi mereka. Seorang pengamen profesional, Jonny Walker, mengatakan sebanyak 5.000 tanda tangan berhasil dikumpulkan sebagai tanda protes terhadap undang-undang baru itu.

"Sebagai seorang musikus jalanan, Anda tidak menyakiti orang. Hukum ini tidak perlu karena akan menciptakan suasana takut dan dalam pengawasan," kata Walker seperti dilansir laman harian Inggris, Telegraph, Senin, 25 Mei 2015.

Aturan itu juga tidak memungkinkan musikus mengadakan pertunjukan lebih dari satu jam di tempat yang sama dan tidak diizinkan bermain alat musik dengan keras. Bahkan mereka juga dilarang berdiri atau menutup diri dengan selimut atau kantong tidur karena akan memberi gambaran seperti seorang pengemis.

Anggota Dewan Kota, David Thomas, turut mengkritik pelaksanaan hukum tersebut dan menggambarkannya sebagai “cara malas untuk membuang orang jalanan”.

Ketua Dewan Kota Bob Price berkata, "senyum, bersenang-senang, dan menghibur orang" bertujuan mendorong orang menganggap mengamen sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan hanya sebagai satu cara menghasilkan uang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

YON YOSEPH

Berita Menarik:

Begini Pengakuan Sang Ibu yang Jual Putrinya Jadi Pelacur

Heboh Video Bocah Bercinta, Ini Ancaman bagi Si Pembuat

Duh, Si Ibu Jual Putrinya Jadi PSK, Komisi Dibagi Bersama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP

4 Januari 2024

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP

Satpol PP tak lepas dari sejarah kependudukan Belanda. Daerah yang pertama kali membentuk Satpol PP adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Warga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain

27 Agustus 2023

Warga membakar sampah yang menutupi sebagian Sungai Citarum di Kampung Cicukang, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Ahad, 27 Januari 2019. TEMPO/Prima Mulia
Warga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain

Pemerintah Kota Bogor menetapkan denda Rp 10 juta kepada warga yang bakar sampah. Berapa denda di kota-kota lain?


Wakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah

14 Juli 2023

Wakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan kerangka hukum yang kuat utamanya nilai-nilai Pancasila


Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim

6 Oktober 2022

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat bertemu perwakilan lembaga Namaa Charity dari Kuwait meninjau lokasi calon Masjid dan Islamic Center di dekat Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis 28 Juli 2022. Dok. Diskominfo Depok
Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Religius digunakan untuk membantu majelis taklim.


Peraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit

2 Oktober 2022

Pertemuan dan diskusi tentang program dan aturan hukum disabilitas di Bandung, 30 September 2022. TEMPO/ANWAR SISWADI
Peraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit

Santosa berharap peraturan wali kota tentang disabilitas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat.


Pemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas

8 Februari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Pemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas menyempurnakan perda sebelumnya.


Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi

20 November 2021

Sejumlah warga Pulau Pari berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 8 Mei 2018. Dalam aksi tersebut, mereka memborgol tangannya dan menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap nelayan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi

Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, mengatakan anggota dewan menyarankan agar raperda bantuan hukum jadi usulan Pemprov DKI


Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022

15 November 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani nota kesepahaman alias memorandum lof understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 15 November 2021. TEMPO/Lani Diana
Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022

Program pembentukan Peraturan Daerah DKI pada 2022 itu tetap mengakomodir rancangan peraturan yang belum selesai dibahas pada tahun ini.


Anies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi

31 Oktober 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Bekasi soal pembuangan sampah ke TPST Bantargebang, Senin, 25 Oktober 2021. TEMPO/Lani Diana
Anies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi

Anies Baswedan juga berpesan bahwa Majelis Adat akan berperan dalam pengembangan budaya Betawi, terutama pascapandemi Covid-19.


Bolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?

27 Oktober 2021

Polisi tidur. Shutterstock
Bolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?

Apakah masyarakat umum boleh membuat polisi tidur sendiri? Berikut aturannya.