Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei: Diskriminasi terhadap Muslim di Eropa Meningkat

image-gnews
Penulis Prancis-Yahudi, Marek Halter dan sejumlah pemimpin Muslim dari berbagai negara membentangkan spanduk saat melakukan tur Eropa ke lokasi serangan teroris yang terjadi baru-baru ini, di Brussels, Belgia, 10 Juli 2017. Puluhan pemimpin agama Islam menggelar tur Eropa ke lokasi serangan teror untuk mengingat para korban dan mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan kelompok militan ISIS tersebut. REUTERS/Francois Lenoir
Penulis Prancis-Yahudi, Marek Halter dan sejumlah pemimpin Muslim dari berbagai negara membentangkan spanduk saat melakukan tur Eropa ke lokasi serangan teroris yang terjadi baru-baru ini, di Brussels, Belgia, 10 Juli 2017. Puluhan pemimpin agama Islam menggelar tur Eropa ke lokasi serangan teror untuk mengingat para korban dan mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan kelompok militan ISIS tersebut. REUTERS/Francois Lenoir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei terbaru menunjukan diskriminasi terhadap Muslim Eropa meningkat dalam satu dekade. Dengan dua dari lima atau sekitar 40 persen Muslim Eropa menghadapi perlakuan tidak adil saat mencari pekerjaan, mencari rumah atau mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Seperti yang dilansir Guardian pada 21 September 2017, hampir 30 persen responden dalam sebuah survei itu mengatakan mereka telah dihina dan 2 persen telah diserang secara fisik dalam 12 bulan terakhir.

Baca: Amerika Soroti Dugaan Diskriminasi Perempuan di Google

Survei tersebut dilakukan pada akhir 2015 dan awal 2016 oleh badan hak asasi fundamental Uni Eropa dengan melibatkan 10.500 umat Muslim di 15 negara termasuk Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia dan Inggris.

Sebagian besar dari mereka yang telah diperlakukan tidak adil dalam 5 tahun sebelum survei tersebut mengatakan mereka merasa didiskriminasi karena nama, warna kulit atau penampilannya. Sekitar 17 persen mengatakan mereka merasa didiskriminasi secara langsung karena kepercayaan atau agamanya. Angka persentasi ini mengalami peningkatan 7 poin pada survei sejenis yang diadakan tahun 2008.

Hampir 40 persen wanita yang mengenakan jilbab atau niqab di depan umum merasa didskriminasi saat melamar pekerjaan. Lebih dari 30 persen wanita yang mengenakan pakaian tradisional atau religius mengatakan, mereka telah dilecehkan, paling sering melalui isyarat atau komentar yang menyinggung perasaan.

Hanya 12 persen dari semua Muslim yang mengalami diskriminasi, dan 9 persen dari mereka yang menghadapi pelecehan, mengatakan mereka telah melaporkannya. Survei tersebut juga menemukan bahwa 47 persen pria yang dirazia oleh polisi mengatakan mereka merasa dirazia karena memakai pakaian Muslim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Rasis ke Michelle Obama, Pembawa Acara Dipecat  

"Setiap insiden diskriminasi dan kejahatan kebencian menghalangi penyertaan dan mengurangi kesempatan untuk menemukan pekerjaan. Kami mengambil risiko mengasingkan individu dan komunitas mereka dengan konsekuensi yang berpotensi berbahaya," ungkap Michael O'Flaherty, yang memimpin survei tersebut.

Laporan yang baru dirilis pada pekan ini muncul pada saat ketegangan meningkat didorong oleh krisis migrasi 2015 hingga 2016, serangkaian serangan teror dan bangkitnya partai anti-Islam secara terbuka di Prancis, Belanda dan Jerman.

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa Muslim Eropa, yang membentuk populasi sekitar 4 persen dari total penduduk benua biru tersebut, mempertahankan tingkat kepercayaan di atas rata-rata terhadap institusi seperti kepolisian dan sistem hukum di negara tempat tinggalnya masing-masing.

Sementara sebagian besar, yakni sekitar 78 persen, mengatakan mereka memiliki keterikatan kuat terhadap negara tempat tinggalnya dan secara luas diintegrasikan ke dalam komunitas masing-masing. Dan, 92 persen responden mengatakan mereka merasa nyaman tinggal bersebelahan dengan tetangga yang memiliki latar belakang agama yang berbeda tanpa merasa didiskriminasi.

GUARDIAN|YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Ketentuan dan Bunyi Pasal Penistaan Agama yang Menjerat Panji Gumilang

1 hari lalu

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023. Panji Gumilang diperiksa atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga penyalahgunaan uang zakat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Ketentuan dan Bunyi Pasal Penistaan Agama yang Menjerat Panji Gumilang

Panji Gumilang dijerat Pasal Penodaan Agama, penghinaan terhadap agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 156a KUHP.


Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

18 hari lalu

Aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka berencana melakukan aksi mogok makan setiap hari ,dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

Dua dekade RUU Perindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak tidak disahkan. Ini penjelasan mengenai RUU PPRT.


International Women's Day Jogja 2024, Srikandi UGM: Rebut Kembali Hak Perempuan yang Tidak Diperjuangkan Pejabat Negara

20 hari lalu

Salah satu turunan tuntutan utama aksi International Women's Day Jogja 2024 berupa akses pendampingan bagi korban kekerasan difabel, pada Jumat 8 Maret 2024. TEMPO/Rachel Farahdiba R
International Women's Day Jogja 2024, Srikandi UGM: Rebut Kembali Hak Perempuan yang Tidak Diperjuangkan Pejabat Negara

Peringatan International Women's Day Jogja 2024, Ketua Divisi Aksi dan Propaganda Srikandi UGM sebut mengusung tema "Mari Kak Rebut Kembali!"


Tentara Perempuan Ukraina Berperang di Dua Front: Melawan Rusia dan Diskriminasi di Militer

20 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy memberikan penghargaan kepada seorang Marinir Ukraina pada perayaan Hari Marinir Ukraina di garis depan, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di lokasi yang tidak diketahui. Ukrainian Presidential Press Service/via REUTERS
Tentara Perempuan Ukraina Berperang di Dua Front: Melawan Rusia dan Diskriminasi di Militer

Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Oktober lalu bahwa hampir 43.000 tentara perempuan saat ini bertugas di militer.


Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

21 hari lalu

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

Malaysia memenangkan gugatan di WTO melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk biofuel dari minyak sawit.


Kisah Marie Thomas Melawan Diskriminasi hingga Jadi Dokter Perempuan Pertama di Hindia Belanda

38 hari lalu

Marie Thomas menyelesaikan pendidikan di STOVIA pada 1922 dan langsung bekerja sebagai dokter di rumah sakit terbesar di Batavia kala itu, Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting yang sekarang menjadi RS Cipto Mangunkusumo. Spesialisasi yang diambilnya adalah bidang ginekologi dan kebidanan. Javapost.nl
Kisah Marie Thomas Melawan Diskriminasi hingga Jadi Dokter Perempuan Pertama di Hindia Belanda

Marie Thomas dikenal sebagai dokter perempuan pertama. Ia melalui diskriminasi saat sekolah kedokteran


Mengenang Gus Dur, Presiden yang Mencabut Inpres Larangan Merayakan Imlek

49 hari lalu

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Mengenang Gus Dur, Presiden yang Mencabut Inpres Larangan Merayakan Imlek

Presiden Gus Dur mencabut instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 pada era Presiden Soeharto yang melarang perayaan Imlek.


Universitas Harvard Dikomplain Diduga Diskriminasi Mahasiswa Muslim

49 hari lalu

Sebuah tanda tergantung di gerbang sebuah gedung di Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, AS, 6 Juli 2023. REUTERS/Brian Snyder
Universitas Harvard Dikomplain Diduga Diskriminasi Mahasiswa Muslim

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat mengusut komplain bahwa Universitas Harvard terlibat dalam diskriminasi mahasiswa muslim pendukung Palestina.


Terkini Bisnis: Janji Anies Hapus Diskriminasi Kerja, Rupiah Berpeluang Menguat Hari Ini

18 Januari 2024

Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, seusai mengikuti acara di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Kegiatan Paku integritas ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada ketiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan visi dan misi dalam membangun dan menerapkan nilai - nilai integritas antikorupsi dalam setiap pengamblian kebijakan untuk menjalankan pemerintahan. TEMPO/Imam Sukamto
Terkini Bisnis: Janji Anies Hapus Diskriminasi Kerja, Rupiah Berpeluang Menguat Hari Ini

Janji kampanye pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau disingkat AMIN untuk menghapus diskriminasi kerja.


Masyarakat Adat Jadi Salah Satu Tema Debat Cawapres, Apa Saja Hak-hak Mereka?

17 Januari 2024

Warga Suku Baduy Dalam menyiapkan dokumen sebelum melakukan perekaman data KTP Elektronik warga suku Baduy di Kampung Cijahe, Lebak, Banten, Sabtu, 28 Agustus 2021. Perekaman data dengan cara mendatangi permukiman Suku Baduy tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna memudahkan serta membantu mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Masyarakat Adat Jadi Salah Satu Tema Debat Cawapres, Apa Saja Hak-hak Mereka?

Hak masyarakat adat diatur dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Apakah akan mengemuka dalam debat cawapres?