TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Parlemen Asia-Afrika bersepakat untuk membentuk forum parlemen antara negara-negara Asia Afrika. Forum tetap bernama Asian African Parliamentary Group ini bakal memiliki sekretariat di Indonesia.
"Kita sepakat mengadakan pertemuan setahun sekali di negara terpilih," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto usai menutup Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 23 April 2015.
Forum ini, kata Setya, penting untuk mendukung pemerintahan di negara nasing-masing demi mencapai gol KAA, yaitu solidaritas, perdamaian dan kesejahteraan. "Parlemen adalah representasi rakyat. Dialog di kalangan parlemen penting untuk mencapai tujuan bersama," kata Setya.
Konferensi Parlemen merupakan yang pertama kali dalam rangkaian KAA. Menurut Setya, selama ini konferensi yang lahir dari KAA adalah konferensi pers Asia Afrika dan konferensi pemuda Asia Afrika. "Kalau parlemen belum pernah ada, padahal ini penting untuk mencapai tujuan strategis."
Konferensi Parlemen menerbitkan deklarasi berjudul "Towards stronger partnership for world peace and prosperity". Sebanyak 25 poin deklarasi ditandatangani 31 delegasi.
Salah satu poin penting deklarasi itu bernama solidaritas untuk Palestina. Parlemen Asia Afrika sepakat mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Selain itu, parlemen juga menyatakan mendukung pemerintahan masing-masing untuk menghadapi bahaya milenial, seperti kejahatan transnasional, keamanan maritim dan penerbangan, perubahan iklim, bencana alam, serta perdagangan orang dan narkotik.
Beberapa negara yang ikut menandatangani deklarasi ini adalah Suriah, Palestina, Laos, Malaysia, Madagascar, Vietnam, dan Kenya.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
12 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
22 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya