Seorang bocah Palestina memandang ke arah lapangan sepakbola yang hancur dibom Israel, dari balik teralis rumahnya, di Gaza, pada masa gencatan senjata antara Palestina dengan Israel (23/11). REUTERS/Ahmed Zakot
TEMPO.CO, New York - Sekretaris Jenderal PBB dan anggota Dewan Keamanan, kecuali Amerika Serikat, mengkritik Israel atas rencana pembangunan ribuan rumah baru di daerah pendudukan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Perwakilan dari 14 anggota Dewan menyerukan dengan segera agar rencana pembangunan, Rabu, 19 Desember 2012, dihentikan. Mereka memperingatkan, pembangunan kemungkinan bakal mengancam solusi dua negara dengan Palestina.
Presiden Dewan Keamanan yang juga duta besar Maroko untuk PBB, Mohammed Loulichki, mengatakan, 14 negara telah membuat pernyataan secara pribadi, sebab upaya Dewan mengeluarkan resolusi telah gagal.
Ban mengatakan kepada wartawan, aktivitas Israel di daerah pendudukan mengancam berdirinya negara Palestina. "Saya meminta Israel menahan diri dari tindakan berbahaya," katanya. "Proses perdamaian di Timur Tengah benar-benar beku," Ban menambahkan.
Perundingan damai kedua belah pihak (Israel dan Palestina) telah membeku selama empat tahun. Sebagian besar disebabkan oleh ulah Israel yang melanjutkan pembangunan perumahan di daerah pedudukan milik Palestina.
Pemerintah Otoritas Palestina menolak berunding dengan Tel Aviv, sementara Israel terus melanjutkan pembangunan di wilayah Palestina yang sekarang telah didirikan lebih dari 500 ribu rumah bagi warga Israel.
Sikap keras Israel yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas pembangunan perumahan merupakan jawaban Israel terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB, bulan lalu, yang meningkatkan status Palestina sebagai pengamat non-negara dalam persidangan PBB. Israel menentang pengakuan PBB atas negara Palestina sehingga upaya perdamaian diabaikan.
Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel di Timur Tengah, bersuara menentang resolusi berdirinya negara Palestina dan memveto resolusi Dewan Keamanan, yang didukung oleh 14 negara anggota pada Februari 2011. Dalam resolusi itu disebutkan agar Israel menghentikan seluruh pembangunan di daerah pendudukan.
