Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman
TEMPO.CO, Mandalay Ribuan pengunjuk rasa, termasuk ratusan biksu, menggelar unjuk rasa mendukung opsi deportasi terhadap etnis Rohingya dari Myanmar, Senin 3 September 2012. Demonstrasi terbesar sejak berakhirnya pemerintahan junta militer pada 2011 itu berlangsung di Kota Mandalay sejak Ahad lalu hingga hari ini, Selasa 4 September 2012.
Unjuk rasa itu dipimpin oleh U Wirathu, biksu terkenal dari biara Kota Ma Soe Yein. "Kami mendukung kebijakan Presiden Thein Sein dalam masalah Rohingya," kata U Wirathu.
Pada Juli lalu, Thein Sein mengajukan opsi deportasi seluruh warga etnis Rohingya dari Myanmar atau memindahkan mereka ke lokasi pengungsian Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), tapi dunia internasional menentang keras usul ini.
Aksi berani juga ditunjukkan oleh para demonstran yang menggunakan kaus bergambar Thein Sein di bagian depan dan foto utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia, Tomás Ojea Quintana, disilang di bagian belakang. Mereka menilai PBB melakukan intervensi dalam masalah Rohingya.
Aparat keamanan menjaga ketat unjuk rasa ini. Bahkan terdapat laporan yang menyatakan unjuk rasa hari ini dilarang karena jumlah peserta membengkak, dari 100 orang menjadi ribuan. Demonstrasi pun dibatasi hanya berlangsung satu jam dari pukul 10 pagi.
Pada pertengahan Agustus lalu, Thein Sein berbalik menuding para biksu dan politikus etnik Arakan sebagai dalang mengobarkan kebencian kepada warga muslim Rohingya. "Partai-partai politik, sejumlah biksu, dan para individu meningkatkan kebencian etnik," ujar Thein Sein dalam laporan yang dikirim ke parlemen Myanmar pada 17 Agustus lalu.
Ia juga mengatakan warga etnis Arakan tidak dapat menerima Rohingya sebagai warga negara. "Orang-orang Arakan terus berpikir untuk meneror warga muslim Benggali yang tinggal di negara itu," katanya, menggunakan satu istilah yang sering digunakan di Myanmar untuk warga Rohingya.
Pemerintah Myanmar menerima kecaman keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia setelah bentrokan antara warga Rohingya dan etnis Arakan yang, menurut pemerintah, menewaskan 87 orang dari kedua pihak pada Juni lalu.
