TEMPO.CO ,Yangon - Pemerintah Myanmar membebaskan tahanan politik pada Jumat, 13 Januari 2012, setelah Presiden Thein Sein mengampuni 651 tahanan. Langkah ini diambil untuk meringankan sanksi dari negara barat sebagai syarat utama. Ini juga dianggap sebagai arah menuju rekonsiliasi nasional.
"Pelepasan tahanan seperti sejumlah besar tahanan politik menunjukkan kemauan pemerintah untuk memecahkan masalah politik melalui cara-cara politik," kata Win Tin, anggota senior Partai Nasional untuk Demokrasi (partai pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi). Win Tin sempat 19 tahun mendekam di penjara tapi dibebaskan di bawah amnesti 2008.
Pemerintahan di bawah militer berharap mendapat legitimasi dari internasional yang selama ini terkenal dengan represi dari militer. Mereka mulai melakukan reformasi. Thein Sein juga telah berdialog dengan pemimpin prodemokrasi dan pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, termasuk penandatanganan gencatan senjata pemberontakan etnis Karen.
Amerika Serikat dan Inggris mendesak amnesti politik yang luas. Diperkirakan masih ada 1.500 tahanan politik di penjara Myanmar. Sejumlah tokoh besar dibebaskan pada hari ini, termasuk Min Ko Naing, seorang pemimpin mahasiswa legendaris dari Myanmar yang gagal melakukan pemberontakan prodemokrasi pada 1988.
Saksi mata mengatakan aktivis karismatik itu disambut kerumunan orang saat keluar dari penjara di Thayet, 545 kilometer sebelah utara Yangon. Min mengenakan pakaian tradisional dengan jaket warna gelap dan sarung hitam.
Yang juga dibebaskan adalah pemimpin etnis Khun Tun Oo, Ketua Liga Nasionalitas untuk Demokrasi Shan, yang sedang menjalani hukuman 93 tahun. Dia ditangkap bersama beberapa pemimpin Shan lainnya pada Februari 2005 dan didakwa melakukan pengkhianatan.
Pemerintah baru-baru ini menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemberontak Shan, antara lain untuk mengakhiri pertempuran etnis. Kantor Berita Shan Herald, yang dekat dengan pemberontak, mengatakan lima atau enam tahanan politik Shan dibebaskan Jumat.
Pemerintah baru yang menjabat setelah November pemilu 2010 diganti junta militer, tapi tetap sangat terkait dengan militer. Namun pemerintahan baru telah memulai reformasi untuk mencoba mengakhiri isolasi internasional Myanmar dan memenangkan pencabutan sanksi politik dan ekonomi yang dikenakan pada junta karena kebijakan represifnya.
Reformasi juga termasuk legalisasi serikat buruh dan meningkatkan kebebasan pers. Sebelumnya amnesti massal diberikan kepada lebih dari 200 tahanan politik.
Amerika Serikat, negara Uni Eropa, dan Kanada adalah negara-negara yang telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Amerika Serikat dan Inggris akan mencabut sanksi itu hingga lebih banyak lagi tahanan politik yang dibebaskan.
